Wibawa Pemerintahan Prabowo Dipertanyakan Setelah Terbit Instruksi Megawati

megawati, prabowo
banner 468x60

Diketahui, Megawati pada Kamis (20/2) kemarin mengeluarkan surat untuk meminta kepala daerah dari PDIP agar tidak mengikuti retret dari Prabowo selama seminggu dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025.

“Wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retret dipertanyakan,” kata Dedi melalui keterangan persnya, Jumat (21/2).

Menurut dia, kekuasaan turun setelah tidak ada konsekuensi hukum ketika kepala daerah menolak hadir dalam retret.

Terutama, kata dia, pelaksanaan kegiatan di Magelang, Jawa Tengah itu menyebabkan reaksi negatif berupa pemborosan anggaran.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

“Selain mengalokasikan dana, fakta yang menarik adalah program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri,” lanjutnya.

Dedi mengatakan pemerintah perlu memberikan tanggapan atas gerakan PDIP dengan mengurangi tekanan kepada publik dan mengevaluasi arah kebijakan, serta tidak sewenang-wenang mengambil program-program populis.

“Mengutamakan kepentingan bangsa lebih dari kepentingan janji politik,” kata Dedi.

Sebelumnya, Megawati memerintahkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retret oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Demikianlah seperti tertuang dalam arahan harian dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tanggal 20 Februari 2025.

Megawati menandatangani langsung surat tersebut yang ditujukan kepada para kepala dan wakil kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menunda perjalanan yang akan mengikuti retret Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” demikian tertulis dalam instruksi harian yang ditandatangani oleh Megawati, kemarin.

Atas dasar pelacakan dinamika politik nasional, kebijakan menunda kepala dan wakil kepala daerah diterbitkan.

Terlebih lagi, langkah KPK menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis ini yang penuh dengan unsur kriminalisasi hukum.

“Terutama setelah terjadinya kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto,” demikian dalam instruksi harian.

www.kabarpati.com
www.detik.com
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *