Presiden Suriah, Ahmad Al-Sharaa melaporkan pembentukan kabinet pemerintah transit pada hari Sabtu (29/3). Hal ini menandakan era baru untuk negara tersebut setelah lebih dari beberapa dekade berada di bawah kontrol dinasti Assad.
Model pemerintahan yang baru ini dianggap sebagai tindakan Suriah menuju posisi lebih dekat dengan negeri-negera Barat.
Dilansir
reuters
Pemerintah Suriah yang dikendalikan oleh pihak berwenang Muslim menghadapi tekanan dari negara-negara Barat dan Arab agar membentuk suatu pemerintahan yang lebih terbuka. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan negeri mereka yang dihuni berbagai macam kelompok etnik serta agama.
Pada akhirnya, al-Sharaa menyatakan pemerintahan mereka. Terdapat seorang wanita bernama Hind Kabawat, yang berasal dari agama Kristen dan termasuk kelompok minoritas. Dia dilantik menjadi Menteri Sosial dan Tenaga Kerja.
Kemudian ada Mohammad Yosr Bernieh yang dianggap sebagai Menteri Keuangan, sedangkan Murhaf Abu Qasra dan Asaad al-Shibani, mantan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, akan kembali memegang jabatan tersebut masing-masing.
Keduanya mulai menjabat setelah Assad digulingkan pada Desember 2024, menjadi anggota tim transisi pemerintah pertama.
Sharaa diyakini menjadi presiden sementara dan berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan transit yang melibatkan semua pihak. Dia merencanakan pembangunan kembali lembaga-lembaga umum Suriah serta bertindak hingga pemilihan umum mendatang, mungkin hanya pada lima tahun ke depan.
Pemerintah Transisi yang baru ini belum menghadirkan seorang perdana menteri, oleh karena itu al-Sharaa menjabat sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
Penyusunan pemerintahan sementara ini merupakan tahapan selanjutnya setelah pembacaan naskah undang-undang Suriah di awal bulan Maret tahun 2025. Naskah undang-undang tersebut menjadikan hukum syariah Islam sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan namun masih memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak wanita serta kebebasan berpendapat.
