Sejak masa kampanye hingga awal masa pemerintahannya, Prabowo melakukan berbagai pidato untuk menekankan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ridwan Sutandi, seorang dosen Komunikasi di UIN Bandung, menyatakan bahwa konsistensi Prabowo dalam menyampaikan pesan anti-korupsi sangat berpengaruh dalam membangun legitimasi kebijakan.
“Secara politik, konsistensi ini membentuk harapan publik dan memperkuat citra kepemimpinan yang tegas terhadap korupsi,” kata Ridwan, Minggu (2/3).
Langkah awal pemerintahan Prabowo dalam menindak tegas kasus korupsi berprofil tinggi menjadi sinyal kuat bagi publik dan elite politik bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi.
Pendekatan tegas ini telah memberikan hasil yang positif. Menurut data Kementerian PAN-RB, tercatat penurunan 15% pada indikator potensi korupsi dalam birokrasi selama tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
Prabowo juga menerapkan pendekatan transparansi dalam kebijakan anti-korupsi. Setiap kebijakan disampaikan secara jelas melalui pidato resmi, konferensi pers, dan media sosial. Dalam Konferensi Pers Kebijakan Anti-Korupsi Januari 2025, ia menjelaskan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029, yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.
Selain itu, Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan laporan anggaran secara berkala. Transparansi ini berdampak positif, terbukti dengan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebesar dua poin dalam survei awal 2025 oleh Transparency International Indonesia.
Komitmen anti-korupsi Prabowo juga terlihat dalam peningkatan kerja sama dengan lembaga hukum. Dalam kasus dugaan korupsi Rp271 triliun yang melibatkan Harvey Moeis, Prabowo memastikan Kejaksaan Agung dapat bekerja tanpa intervensi politik.
Pemerintah juga memperkuat KPK dengan meningkatkan anggaran operasional sebanyak 20 persen dalam APBN 2025, mendukung revisi UU KPK untuk kembali memberikan kekuasaan penyadapan tanpa izin pengadilan. Dampaknya, Kejaksaan Agung mencatat peningkatan 30 persen dalam penanganan kasus korupsi selama tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, KPK melaporkan peningkatan 40% dalam operasi penangkapan di periode November 2024-Januari 2025.
Secara strategis, Prabowo membangun citra sebagai pemimpin bersih dengan menerapkan sumpah integritas bagi anggota kabinet dan kepala lembaga. Setiap pejabat harus menandatangani komitmen untuk tidak terlibat korupsi, dengan evaluasi kinerja triwulanan yang memasukkan indikator integritas dan transparansi.
Survei LSI Januari 2025 menunjukkan bahwa 68% responden percaya bahwa Prabowo sungguh-sungguh berkomitmen untuk membersihkan korupsi, meningkat dari 52% pada Oktober 2024.
“Penangkapan beberapa tokoh penting, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik bahwa pemerintahan saat ini sangat tegas,” kata Ridwan.
| www.cnnindonesia.com |
| www.kabarpati.com |
