– Presiden AS Donald Trump merilis keputusan tariff terkait dengan Indonesia pada hari Kamis (3/4/2025).
Pada pernyataan itu, Indonesia dijatuhkan tarif kebijakan Trump senilai 32%. Angka ini cukup besar apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang lain.
Sebagai perbandingan, Malaysia terkena tarif Trump sebesar 24%, sementara Singapura mendapat tarif 10%. Sementara itu, Filipina hanya diwajibkan membayar tarif balasan ini sekitar 17%.
Kebijakan ini pun diimplementasikan untuk mencakup 180 negeri lain. Sejumlah negara sudah mempersiapkan tindakan balasan sebelum aturan tariff Trump mulai efektif pada tanggal 9 April 2025.
Dikutip dari
Al Jazeera
, Kanada sebagai salah satu dari sedikit mitra dagang Amerika Serikat sudah bersumpah akan menentang tarif yang diberlakukan oleh Trump melalui tindakan balas dendam. Demikian pula, Uni Eropa telah mengumumkan kesiapan mereka untuk bertarung ekonomi dengan Amerika Serikat.
China diharapkan akan mengumumkan beberapa tindak balas serupa seperti yang disebutkan oleh ekonom senior dari Unit Inteligensi Ekonomi, Nick Marro.
Walaupun begitu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyarankan agar Indonesia tidak membalas dengan kebijakan tariff sendiri atas tindakan Trump.
Kasir Negara Paman Sam tersebut menyarankan bagi negara-negara yang terpengaruh oleh tarif Trump untuk “tetap tenang”.
Maka, bagaimana jika Indonesia serta negara-negara lain yang terpengaruh melakukan serangan balik kepada Amerika Serikat akibat kebijakan tariff Donald Trump?
Akibat bila negeri yang terpengaruh tersebut membalas keputusan tariff milik Trump
Menteri Keuangan Amerika Serikat memperingatkan ribuan negara yang akan dipengaruhi oleh kebijakan tarif Trump agar tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan guna mencegah situasi menjadi semakin tegang.
“Anjuran saya bagi tiap-tiap negeri pada masa kini ialah untuk tidak melakukan balasan. Biarkan mereka lebih dahulu menerima apa yang ada. Amati seperti apakah perubahannya. Sebab bila saudara-saudaramu memberikan balasan, hal tersebut dapat berakibat eskalasi,” katanya, demikian dilansir.
Antara.
“Bila tak memberikan balasan, ini merupakan tingkat maksimumnya,” tambah Bessent.
Pernyataan tersebut mengikuti pengumuman Gedung Putih tentang penimplementasian tariff sebesar 10 persen untuk seluruh barang impor dimulai tanggal 5 April 2025, diikuti dengan pemberlakuan tariff balasan pada 9 April 2025.
Indonesia menyatakan akan mengirim rombongan kepada Amerika Serikat dengan cepat guna melanjutkan keputusan tariff yang diambil oleh Trump. Informasi tersebut dikemukakan oleh Kementerian Luar Negeri lewat pengumuman formalnya.
Diberitakan
KompasTV
, Jumat (4/4/2025), Indonesia akan mengirim tim Delegasi Khusus ke Washington DC guna melakukan pembicaraan langsung bersama Pemerintah Amerika Serikat. Tim ini sudah mempersiapkan berbagai dokumen penting untuk proses negosiasi tersebut.
Seperti yang dijelaskan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2925 yang dirilis oleh Office of the United States Trade Representative,” demikian tertulis dalam pernyataan dari Kemenneg PPN/Kordinator Nasional Pembangunan Berkelanjutan.
3 Strategi Indonesia Tanggapi Kebijakan Tarif dari Trump
Sekarang ini, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi di Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tentang tiga langkah yang harus dilakukan untuk menangani kebijakan tariff milik Trump.
Menurutnya, strategi itu meliputi penguatan kerja sama perdagangan dengan Indonesia, peningkatan pengolahan bahan mentah lokal, serta meningkatkan ketahanan konsumsi di pasar domestik.
Noudhy yakin bahwa ketiganya bisa memperkokoh sistem ekonomi Indonesia dan mendorong pertumbuhan meski menghadapi goncangan dari luar negeri berkat strategi geopolitiknya yang cermat.
Berikut adalah tiga pendekatan yang dapat diambil oleh Indonesia untuk menanggapi keputusan tariff dari Trump:
1. Menjadi anggota BRICS
Noudhy menyebutkan bahwa untuk memperluas kerja sama perdagangan antara Indonesia dan negara lain, Indonesia harus mendaftar sebagai anggota dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (BRICS). Kelompok ini melibatkan sekitar 40% dari total perdagangan di seluruh dunia.
Itu terjadi di minggu awal setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden Indonesia.
Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS menguatkan sejumlah perjanjian perdagangan multilateral yang sudah dimasukinya, termasuk RCEP bersama 10 negara ASEAN serta China, Japan, Korea Selatan, Australia, dan New Zealand.
Sebaliknya, Indonesia terus berupaya untuk menjadi anggota tetap dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) serta sejumlah perjanjian perdagangan lainnya.
2. Membentuk Danantara
Pemerintah menyatakan bahwa terbentuknya Danantara bisa mendorong percepatan pengolahan sumber daya alam di tingkat lokal.
“Nandantra akan menyediakan dana dan menangani berbagai projek hilirisasi dalam bidang-bidang penting seperti pertambangan mineral, batubara, energi fosil, perkebunan, sumber daya laut, nelayan, serta hutan,” jelas Noudhy.
Dia menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan saja akan memperkuat kompetitif perdagangan luar negeri, namun juga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap modal asing.
3. Makan bergizi gratis
Berikutnya, strateginya adalah meningkatkan kemampuan pembelian domestik dengan mengimplementasikan sejumlah program oleh pemerintah Indonesia, di antaranya yaitu menyediakan makanan bernutrisi secara cuma-cuma.
“Inovasi ketiga adalah meningkatkan kemampuan konsumen dalam negeri lewat berbagai kebijakan yang secara langsung mendukung kesejahteraan warga negara. Satu di antara program prioritas Presiden Prabowo merupakan program makanan bernutrisi gratis dengan sasaran mencapai 82 juta orang manfaat pada tahun 2025,” terangnya.
Bukan hanya itu saja, Noudhy juga menyebutkan bahwa Prabowo berencana mendirikan 80.000 koperasi Desa Merah Putih guna meningkatkan perekonomian pedesaan, menciptakan lebih banyak pekerjaan, serta mengerahkan arus uang di wilayah-wilayah tersebut.
