Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, kurang sesuai sebagai solusi untuk menghadapi kenaikan tariff impor dariPresiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tariff tersebut meningkat hingga sebesar 32% bagi negara kita terhadap produk-produk AS.
Dalam pernyataan resmi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), MBG dijadikan sebagai salah satu taktik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi serangan yang mungkin datangnya dari Trump.
“(Apakah MBG berhubungan dengan tarif yang ditetapkan oleh Trump?) Tidak, tidak berkaitan. Yang dimaksud adalah sektor industri ini. Sebut saja sebagai industri unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan udang; dampaknya mencolok di bidang tersebut. Namun, hal itu tak memiliki pengaruh pada program Makan Bergizi Gratis,” jelas JK ketika bertemu dengan para pewarta, Sabtu (5/4).
Sebaliknya, dia menyarankan agar MBG mengevaluasi implementasinya karena beban pada Badan Gizi Nasional cukup berat dan mereka tidak seharusnya melaksanakannya secara mandiri.
Sekarang dulu, PCO mengumumkan bahwa Presiden Prabowo sudah merancang tiga pendekatan pokok guna memelihara kekuatan ekonomi dalam negeri di hadapan perubahan dunia global, juga efek dari bea perdagangan antarnegara. Satu elemen penting dari hal ini adalah meningkatkan penggunaan produk lokal lewat skema MBG dengan tujuan mencapai sebanyak 82 juta orang yang mendapatkan faedah sampai tahun 2025 berakhir.
Program MBG merupakan komponen utama dari strategi besar yang bertujuan meningkatkan perekonomian domestik, termasuk melalui proses pengolahan lebih lanjut terhadap sumber daya alam serta mengembangkan kerjasama perdagangan internasional.
Namun, menurut Jusuf Kalla, program tersebut sepenuhnya berskala nasional dan tidak terkait dengan kebijakan tariff milik negara lain.
