kabarpati.com—
Pandangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang peningkatan kesetaraan ekonomi dianggap telah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini karena perbedaan penghasilan antar warga di Tanah Air masih cukup besar. Dibutuhkan langkah-langkah tertentu agar kemakmuran bisa lebih merata. Salah satu inisiatif yang mampu mengurangi ketidaksetaraan adalah Program Makanan Berkualitas Gratis (MBG).
Disebutkan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri, dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Kembali Arahan Ekonomi yang Adil di Jakarta, pada hari Jumat (20/11).
Didin menegaskan bahwa program MBG perlu melibatkan sebanyak mungkin pengusaha kecil dan menengah (UKM). Dengan demikian, manfaat ekonomi dari program MBG bisa dirasakan secara langsung oleh kalangan masyarakat yang lebih luas.
“Pelaksanaan MBG sebaiknya semaksimal mungkin melibatkan pengusaha mikro dan kecil menengah, sejumlah besar pelaku usaha tersebut. Itulah prinsip keadilan,” ujar Didin.
Ia juga menyampaikan pentingnya Asta Cita pemerintahan Prabowo, khususnya point keenam yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi. Untuk memastikan program MBG sesuai dengan point keenam Asta Cita tersebut, Didin mengungkapkan bahwa Prabowo harus memberikan panduan yang lebih spesifik dan rinci. Salah satu hal yang perlu dipertegas ialah partisipasi maksimal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam program MBG.
“Presiden Prabowo memiliki keinginan agar pertumbuhan terjadi secara merata, sehingga arah pembangunan yang menyeluruh perlu dijelaskan lebih rinci. Contohnya dalam hal MBG, tujuan mengurangi kasus gizi buruk harus didampingi dengan persiapan matang serta keterlibatan maksimal dari pelaku usaha mikro dan kecil,” katanya.
Selain program MBG, Didin mengungkapkan bahwa berbagai program unggulan Prabowo yang lain seperti ketahanan pangan nasional, serta pengalokasian dana sebesar 200 miliar rupiah ke perbankan milik BUMN juga bisa dimaksimalkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait dana sebesar Rp 200 triliun yang disimpan pemerintah di perbankan milik BUMN, seperti itu, Didin mengusulkan agar pendistribusian pinjaman dari dana ini lebih dahulu dialokasikan kepada pembangunan serta pemantapan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Selanjutnya terkait program kemandirian pangan, menurut Didin, dampak yang jelas akan terjadi jika pemerintah memperkuat peran para petani dalam merealisasikannya.
Program Food Estate, para petani harus menjadi inti utama dalam mencapai ketahanan pangan. Perlu dipastikan bahwa setiap wilayah memiliki petani yang telah mendapatkan pelatihan. Jika menghadapi kendala lahan yang sempit, dapat dilakukan penggabungan lahan. kata Didin.
