– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk membahas solusi terkait tanah yang dikuasai perorangan maupun perusahaan di daerah aliran sungai (DAS), di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).
Selasa.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam video itu menjelaskan bahwa tanah di DAS yang belum memiliki sertifikat akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Hak Pengelolaan (HPL) yang berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Kalau tanah di DAS yang belum bersertifikat, akan disertifikasikan atas nama Pemprov Jabar dengan HPL BBWS. Tetapi jika tanah tersebut sudah bersertifikat, maka akan ditinjau ulang. Jika proses penerbitannya tidak benar dan bukan haknya, maka sertifikat akan dibatalkan. Sebaliknya, jika prosesnya benar, maka hak kepemilikannya tetap dipertahankan,” jelas Nusron.
Lebih lanjut, Nusron juga menyinggung solusi terkait pengadaan tanah untuk pelebaran DAS.
“Jika ada pengadaan tanah, maka ada solusi untuk pelebaran DAS. Jika ada masyarakat yang tinggal di DAS tanpa sertifikat dan bukan haknya, atau memiliki sertifikat tetapi diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka akan ada keputusan hukum, minimal diberikan ganti rugi bangunan. Namun, jika kepemilikannya sah dan prosesnya sesuai aturan, maka mereka akan mendapat ganti rugi penuh melalui mekanisme pengadaan tanah,” terangnya.
Dedi Mulyadi pun menyambut baik langkah ini dan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendukung penuh upaya tersebut.
“Ini adalah solusi yang diberikan oleh menteri kebanggaan kita untuk masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jabar akan membiayai pengukuran seluruh DAS agar Jawa Barat terbebas dari banjir,” tegasnya.
Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kepemilikan tanah di DAS dapat diselesaikan secara adil dan mendukung upaya pencegahan bencana banjir di Jawa Barat.
