JAKARTA,
– Politikus berpengalaman dari Partai Golkar, Nurdin Halid, menganggap bahwa ide memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, terlalu telat.
Pada acara diskusi Kompas Petang di Kompas TV pada hari Rabu, 23 April 2025, Nurdin, yang menjabat sebagai wakil ketua Komisi VI DPR RI, menjelaskan bahwa timnya telah mendaftarkan Soeharto sebagai pahlawan nasional sejak 11 tahun silam dalam sebuah perbincangan.
Itu dia yang ia ungkapkan sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai betapa mendesaknya atau pentingnya Soeharto untuk segera diberi gelar pahlawan nasional.
” Ini bukan hanya tentang hal yang mendesak atau tidak, tetapi lebih pada penghargaan. Bangsa ini perlu menghormati kontribusi para pahlawannya,” katanya.
“Sesungguhnya hal ini telah telat, sepuluh tahun yang lampau saat saya mengawal Munas Golkar di Bali pada tahun 2004, kami sudah menyetujui untuk menganugerahi Bapak Soeharto dengan gelar Pahlawan Nasional,” tambahnya.
Mengacu pada pernyataan Nurdin, ide memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto muncul karena sejumlah capaian yang dia raih selama 32 tahun menjabat sebagai pemimpin negara tersebut.
“Kami benar-benar memahami istilah trilogi pembangunan, yakni kestabilan, pertumbuhan, dan kesetaraan. Hal itu dijalankan dengan konsisten oleh Pak Harto,” katanya.
“Kami menyaksikan alasannya mengapa terdapat sekolah-sekolah di nyaris setiap desa di Indonesia, negara tersebut pada saat itu dapat disebut masih kurang dalam berbagai aspek, namun Presiden Soeharto kemudian menerbitkan InstruksiPresiden tentang pembangunan sekolah sehingga menjadilah banyak sekolah bertebaran di seluruh nusantara,” jelasnya.
Dia juga menyebutkan tentang Instruksi Presiden mengenai pembangunan jalan pada masa Soeharto, yang menurut pendapatnya sejak saat itu akses jalan antar desa mulai dibuka.
“Banyak kontribusi Bapak Harto yang perlu kami apresiasi mengingat kondisi di masa tersebut. Saat transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru, kita berdua menyadari betapa luar biasanya masalah negara kita,” ungkapnya.
Terkait pendapat tentang Soeharto yang memiliki kekhilafan atau keterbatasan, Nurdin mengatakan bahwa semua pemimpin di seluruh dunia tentu saja memiliki kekurangan atau ketidaksempurnaan.
Namun, sebagai bangsa yang memahami dan menerapkan Pancasila, kata Nurdin selanjutnya, memberikan pengampunan atas kesalahan seorang pemimpin adalah kewajiban kita.
“Maka, mengampuni seorang pemimpin bukanlah hal biasa atau sesuatu yang wajib dilakukan, terutama jika kesalahannya tidak setara dengan kontribusi positif yang sudah mereka berikan,” ungkapnya.
Ketika diminta berkomentar tentang kritikan yang menyalahkan Soeharto terkait kekacauan pada tahun 1998 serta kasus dugaan korupsi dan nepotisme, Nurdin merespons dengan bertanya balik.
“Saat ini kita mengingatkan bahwa negeri kita adalah sebuah negara hukum. Adakah bukti resmi dari pengadilan yang menunjukkan beliau melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)? Selain itu, apakah beliau terkait dengan peristiwa kerusuhan?” tanyanya.
“Malahan dia terjatuh akibar kekacauan tersebut, mustahil dia merancang kericuhan hanya untuk menghancurkan diri sendiri. Ini adalah pikiran yang sungguh irasional dan tak berdasar,” katanya.
Nurdin juga mengatakan bahwa Soeharto pernah memberikan wewenang tertulis kepada negara untuk menyelidiki dugaan terkait simpanannya di luar negeri dan menyerahkannya sepenuhnya ke pemerintah apabila ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
“Pak Harto tersebut memberikan wewenang bertulisan kepada negara agar dapat menyelidiki segala tempat di mana dituding memiliki penyimpanan, deposito luar negeri, serta hal-hal lainnya, semuanya dityerahkan ke tangan negara,” jelas Nurdin.
“Apa faktnya? Tidak ada sama sekali. Selanjutnya, beliau pernah diperiksa tetapi tak pernah ada vonis hukum yang menyatakan beliau melakukan korupsi,” tandasnya.
