Dalam struktur tersebut, melalui SK Menteri, mereka mendapatkan gaji hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.
Surat keputusan yang dimaksud adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025. Dalam surat yang ditetapkan Raja Juli pada 31 Januari lalu itu juga menjelaskan nilai honor bulanan untuk mereka yang mengisi struktur organisasi yang telah ditetapkan tersebut, termasuk nilai Rp 50 juta untuk Raja Juli yang juga sebagai kader PSI sebagai penanggung jawab atau pengarah.
Dia mengeluarkan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa surat keputusan dan isinya yang beredar di media sosial itu benar. “Dokumen Keputusan Menteri itu merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli, Kamis, 6 Maret 2025.
Menurut Raja Juli, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 yang berisi perbaikan dan penyempurnaan OMO sebelumnya. Ia menjelaskan struktur terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak luar yang dianggap dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
“Saya memastikan bahwa anggaran operasional kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 sama seperti sebelumnya, yaitu dibiayai dari donatur dan/atau negara mitra, dan bukan dari APBN,” kata Raja Juli.
Beberapa kader PSI yang menjadi bagian dari kepengurusan itu, di antaranya adalah Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf sekretariat bidang pengelolaan hutan lestari. Kemudian, ada nama Sigit Widodo dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Sementara itu, Raja Juli menjabat sebagai ketua atau pengarah FOLU Net Sink 2030. Setiap pengurus mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp 20 juta, sedangkan staf mendapatkan Rp 8 juta per bulannya.
Catatan: FOLU Net Sink 2030 adalah target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dari sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030. Komitmen yang disampaikan pemerintah sebelumnya, target ditetapkan yakni pengurangan sebesar 140 juta ton CO2e.
